MENGGLOBALKAN KOPERASI
Kebijakan Pembangunan koperasi di indonesia telah menunjukan hasil-hasil yang cukup baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pada krisis ekonomi terbukti bahwa koperasi mampu bertahan, dalam menghadapi permasalahan tersebut maka disusunlah kebijakan pembangunan dalam upaya usaha rencana pembangunan secara nasional. Pembangunan koperasi dapat terus ditingkatkan sehingga dapat tumbuh menjadi perusahaan yang sehat dan kuat. Peranannya dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi bangsa dapat lebih ditingkatkan. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi sampai saat ini masih cukup relevan untuk dilaksanakan adalah :
1. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat
agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan
menjadi gerakan ekonomi rakyat.
2. Koperasi didukung melalui pemberian kesempatan yang seluas-
luasnya disegala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri
maupun diluar negeridan memudahkan untuk memperoleh permodalan.
3. Kerjasama antar koperasi dan koperasi antara BUMN dan usaha
swasta lainnya dikembangkan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian
berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas
kekeluargaan serta saling mendukung dan menguntungkan.
Pengembangan koperasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : pembangunan dan pengembangan usaha, pengembangan SDM, peran pemerintah, kerjasama internasional. Koperasi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu :
1. Koperasi mampu menggerakan potensi masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Koperasi lembaga ekonomi yang sangat diperlukan oleh bangsa indonesia.
3. Koperasi berperan utama sebagai agen pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Keberhasilan koperasi diukur dengan satuan-satuan kuantitatif misalnya : jumlah koperasi, jumlah modal, SHU, KUD, dll. Koperasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan bisnis mengglobal mampu bersaing dalam dunia bisnis secara optimal dan tetap bertahan dimasa depan sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.
Pengembangan koperasi konsumen di Indonesia memprihatinkan sekali karena hingga kini belum ada satu pun koperasi konsumsi yang berdiri, padahal di beberapa negara tetangga koperasi yang berbasis para konsumsen justru bersatu padu mengembangkan pusat perbelanjaan tersendiri.
Demikian antara lain pendapat yang muncul dalam Seminar Internasional soal Koperasi Konsumen di beberapa negara lain di Jakarta, Rabu.
Salah satu negara yang berhasil mengembangkan koperasi konsumen adalah Vietnam melalui Saigon Co-op. Saigon Co-op saat ini berkembang pesat dan telah mempunyai 29 supermarket bernama Co-opMart di beberapa wilayah dan 63 toko koperasi.
General Manager Saigon Co-op Tran Thi Kim Nguyen dalam kesempatan itu mengatakan, kunci sukses koperasi tersebut karena mereka mampu memilih pasar yang tepat. Selain juga adanya dukungan pemerintah yang melakukan kontrol terhadap masuknya investor asing.
Meski demikian mulai tahun 2009 koperasi tersebut sudah harus bersaing dengan asing karena pemerintah membolehkan masuknya 100 persen asing ke pasar ritel.
Sementara itu KF Project Center Sweden, Anneli Leina yang ikut membidani lahirnya Co-opMart, Vietnam, mengatakan, membutuhkan waktu cukup lama untuk mengembangkan koperasi konsumen.
Di Vietnam seperti yang dilakukan Saigon Co-op melalui Co-opMartnya diawali dengan pembentukan unit perdagangan tahun 1989, sementara supermarketnya baru berdiri tahun 1996.
Potensi koperasi konsumen, menurut Leina, cukup besar asalkan koperasi bersatu untuk membentuk suatu wadah sebagai tempat belanja. Besarnya potensi ini bisa dilihat dari rencana ekspansi beberapa jaringan ritel besar seperti Alfamart dan Indomart yang merencanakan membuka 400 gerai.
Hanya saja ia mengingatkan biasanya tantangan terbesar dari toko ritel koperasi konsumen adalah hambatan dari para suplier. "Mereka punya agenda sendiri namun jangan dilawan, tapi bekerjasama saja dengan mereka," kata Leina.
Posisi tawar koperasi konsumen ini, lanjutnya, juga pernah ditunjukkan di Swedia ketika Coca Cola menaikkan harga produknya. Koperasi konsumen kemudian melakukan strategi bagaimana menurunkan penjualannya dengan meletakkan produk minuman tersebut di tempat yang tidak mudah terlihat, dan taktik itu berhasil.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Adi Sasono mengatakan, perlu kebijakan publik yang berpihak untuk melindungi koperasi yang akan terjun di bidang ritel ini.
"Vietnam berhasil karena adanya dukungan kebijakan pemerintah. Di mana pun du dunia selalu ada proteksi terhadap ekonomi asli dan tradisional," katanya.
Apa yang terjadi di Vietnam, lanjutnya, bisa dilakukan asalkan pemerintah memberi dukungan. Sementara di sisi lain koperasinya juga harus bisa bersatu dan bersama-sama untuk melakukan pembelian.
Nama : Sopyan Hakim
Npm : 26210660
Kelas : 2EB21
Sumber :
http://www.blogster.com/sarahcupid/peranan-pemerintah-dalam-perkembangan-koperasi
http://www.antaranews.com/view/?i=1215603968&c=EKB&s=
Tidak ada komentar:
Posting Komentar